KEBIJAKAN PEMERINTAH
1. Kebijaksanaan Selama Periode
A. Kebijaksanaan selama periode 1966-1969
Kebijakan pemerintah pada periode
ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan pada semua sektor
dari unsur-unsur peninggalan pemerintah Orde Lama, terutama dari paham
komunis. Pada masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam
mengupayakan penurunan tingkat inflasi dari +/- 650% menjadi +/- 10%.
B. Periode Pelita I
Kebijaksanaan paa periode ini
dimulaidengan:
1.
Peraturan Pemerintah No.16 Tahun1970, mengenai
penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.
2. Peraturan Agustus
1971, mengenai devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar, dengan sasaran
pokoknya yaitu :
- Kestabilan haga bahan
pokok
- Peningkatan nilai
ekspor
- Kelancaran impor
- Penyebaran barang di
dalam negeri
C. Periode Pelita II
Pada periode ini diisi dengan
kebijaksanaan mengenai perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan
menengah disamping untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah
dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK)
D. Periode Pelita III
Periode ini diwarnai dengan
devisitnya neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena diterapkannya
tindakan proteksi dua kuota oleh negara-negara pasaran komoditi ekspor
Indonesia.adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang sempat dikeluarkan
dalam periode ini adalah :
1.
Paket Januari 1982
2.
Paket kebijaksanaan imbal beli
3.
Kebijaksanaan Devaluasi 1983
E.
Periode Pelita IV
Beberapa kebijaksanaan pemerintah
yang lahir dalam periode ini adalah:
- Kebijaksanaan
INPRES No.4 Tahun 1985, kebijaksanaan ini dilatar belakangi oleh keinginan
untuk meningkatkan ekspor non-migas.
- Paket
kebijaksanaan 6 Mei 1968 (PAKEM), bertujuan untuk mendorong sektor swasta di
bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.
- Paket
devaluasi 1986, tindakan ini ditempuh karna jatuhnya harga minyak di pasaran
dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun.
- Paket
kebijaksanaan 25 Oktober 1986, merupakan deregulasi di bidang perdagangan,
moneter, dan penanaman modal.
- Paket
kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi, inovasi,
dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) dalam rangka
meningkatkan ekspor migas.
- Paket
kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), dengan melakukan restrukturisasi
bidng ekonomi , terutama dalam usaha memperancar perijinan (deregulasi).
- Paket
27 Oktober 1988, kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar odal dan
untuk menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.
- Paket
kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), dengan melakukan deregulasi dan
debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan laut.
- Paket
kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES) kebijaksanaan di bidang keuangan dengan
memberikan keluasan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas
yang lebih produktif.
F.
Pelita V
Pada periode ini, lebih diarahkan kepada pengawasan,
pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas
menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua.
2. Kebijaksanaan moneter
Kebijaksanaan
Perekonomian Indonesia selama :
A. Periode 1966 – 1969
Kebijaksanaan perekonomian Indonesia
selama periode 1966 – 1969 ini adalah pembersihan proses-proses kebijakan orde
lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme.
Titik berat pada
periode 1966-1969:
1. Penurunan tingkat inflasi
2.
Proses
produksi yang tidak efektif dan efisien
3.
Penggunaan
pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan
Kebijakan
perekonomian Indonesia selama periode 1966 – 1969
Rencana pembangunan nasional semesta
berencana (PNSB) 1961-1969 ini disusun berlandasarkann “Manfesto Politik 1960”
untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.
Faktor yang menghambat atau kelemahannya antara
lain:
- Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah
ekonomi yang lazim. Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan
hyper inflasi.
- Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari
dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena sikapnya yang
konfrontatif.
- Sementara di dalam negeri pemerintah
selalu mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi”
(Muhammad Sadli, Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian
Kompas, 1982).
Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:
- Dengan Keputusan Menteri Keuangan No.
1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan
keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian
Indonesia.
- Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden
Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei
1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan
kepegawaian.
- Pokok perhatian diberikan pada aspek
perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan
wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya
dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).
B. Periode Pelita I (1 April 1969
– 31 Maret 1974)
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974
yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.
1.
Tujuan Pelita I
Untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
2.
Sasaran Pelita I
Pangan,
sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja,
dan kesejahteraan rohani.
3.
Titik Berat Pelita I
Pembangunan
bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi
melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk
Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Menurut peraturan pemerintah no.16 tahun
1970 kebijakan pemerintah tentang perekonomian membicarakan tentang
penyempurnaan tata niaga ekspor dan impor. Peraturan pemerintah pada bulan
agustus 1971 membahas tentang devaluasi rupiah terhadap dollar amerika dengan
memfokuskan pada beberapa sasaran, yakni kestabilan harga pokok, peningkatan
nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri.
Rencana pembangunan lima tahun yang
pertama ini menitikberatkan pada sektor pertanian serta industri yang
(langsung) mendukung sektor pertanian (misalnya pabrik pupuk dan alat
alat pertanian).
C. Periode Pelita II (1 April 1974 – 31
Maret 1979)
Menitikberatkan pada sektor pertanian,
dengan meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku
(misal: karet, minyak, kayu, timah). Sasaran yang hendak di capai pada masa ini
adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan
rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Fokus pembangunan ini di fokuskan pada
pengkreditan untuk mendorong eksportir kecil dan menengah serta mendorong
pengusaha kecil atau ekonomi menengah dengan kredit investasi kecil (KIK).
Adapun kebijakan fiskal yang dilakukan
pemerintah dalam pelita II ini adalah dengan melakukan penghapusan pajak ekspor
untuk mempertahankan daya saing di pasar dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk
mendorong investasi dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa naik dari $
1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255
milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II tersebut. Sedangkan
kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan hasil produksi
nasional dan daya saing komoditi ekspor karena tingkat rata-rat inflasi 34%,
resesi dan krisis dunia tahun 1979, serta penurunan bea masuk impor komoditi
bahan dan peningkatan bea masuk komoditi impor lainnya.
Namun dengan adanya pelita II berhasil
meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam
hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak
jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
D. Periode Pelita III (1 April 1979 – 31
Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan
yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan
pada segala bidang. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju
swasembada pangan, serta menignkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi
barang jadi. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut
adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan
ekonomi yang stabil.
Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut:
- Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
- Pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi.
- Stabilitas
nasional yang sehat dan dinamis.
E.
Periode
Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Menitikberatkan pada sektor pertanian
untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri
yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat
maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain
swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak
25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini
mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada
tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada
pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.
Sumber :
